Kondisi Masyarakat Sudah Berat Usai Pandemi, Ketua PKS Kota Semarang Minta Pemerintah Batalkan Kenaikkan Harga BBM
SEMARANG – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang sudah berat saat dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan.
“Kondisi masyarakat sudah berat saat pandemi, dan kini belum pulih. Jangan naikkan harga BBM sekarang,”kata Suharsono dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022) di Kota Semarang.
Lebih lanjut, pria yang juga Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang ini menyebut kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat.“Daya beli masyarakat sangat turun, maka kalau BBM naik, pasti daya beli masyarakat semakin rendah,”kata dia.
Oleh karena itu, imbuhnya, Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM untuk memulihkan ekonomi masyarakat.“Karen itu batalkan kenaikan BBM. Kita bangkit bersama untuk memulihlan ekonomi masyarakat dengan batalkan kenaikan BBM,”kata Suharsono.
Fraksi PKS, katanya, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah wajib membatalkan kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS di DPR RI bersama fraksi PKS di seluruh Indonesia dan atas nama seluruh rakyat Indonesia yang sependapat dengan kami, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membatalkan kenaikan BBM,”pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri.
Kenaikan harga BBM tersebut meliputi BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Yaitu pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp 12,500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
